TNI AU. Kepala Dinas Logistik (Kadislog) Lanud Supadio Kolonel Tek Surat, S.T., M.I.Pol., mewakili Komandan Lanud Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiyono, S.E., M.Han., menghadiri Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang mengusung sandi "Waspada Wira Mandau" dan "Citra Wira Mandau" ini dilaksanakan di lapangan depan Mapomdam XII/Tanjungpura, Jumat (13/2). Upacara ini menandai dimulainya komitmen kolektif TNI dalam meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan hukum di wilayah Kalimantan Barat.
Tahun ini, operasi kepolisian militer tersebut mengangkat tema "TNI PRIMA, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju". Tema ini menekankan pentingnya profesionalisme prajurit yang tidak hanya unggul dalam kemampuan tempur, tetapi juga menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.
Operasi Gaktib dan Yustisi TA 2026 ini bertujuan untuk menekan Angka Pelanggaran guna meminimalisir tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit dan PNS TNI, sehingga integritas TNI sebagai garda terdepan kedaulatan negara tetap terjaga dan semakin dicintai rakyat, serta memastikan seluruh personel TNI beroperasi dalam koridor hukum yang berlaku demi menjaga citra institusi dan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan dan personel di lapangan.
Kehadiran Kadislog Lanud Supadio dalam upacara ini merupakan bentuk dukungan penuh Lanud Supadio terhadap upaya Mabes TNI dalam menciptakan prajurit yang disiplin dan berintegritas tinggi. Dengan dimulainya operasi ini, diharapkan seluruh personel terutama di jajaran Lanud Supadio dapat senantiasa bisa mengintropeksi diri dan tetap mengedepankan aturan yang berlaku dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kalimantan Barat, pejabat utama Kodam XII/Tanjungpura, Lantamal XII Pontianak, serta unsur pimpinan kepolisian setempat. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan adanya keterpaduan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di wilayah perbatasan.
