TNI AU. Pekanbaru. Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin menjadi saksi sejarah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2025, yang untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D., didampingi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Selasa (29/4/2025).
Keterlibatan Lanud Roesmin Nurjadin tidak hanya sebagai lokasi penyelenggaraan apel, tetapi juga menunjukkan peran aktif dan strategis dalam mendukung kelancaran kegiatan. Komandan Skatek 045, Letkol Tek Fajri Hidayat Nasution, S.Sos., dipercaya menjadi Komandan Apel dan berhasil melaksanakan tugas tersebut dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Disops Lanud turut memberikan dukungan maksimal terhadap pergerakan pesawat VIP, helikopter dan peralatan lainnya yang ditampilkan dalam rangkaian kegiatan. Berbagai seksi terkait di Lanud juga berperan penting dalam menyiapkan sarana dan prasarana apel, termasuk penyambutan dan pelayanan tamu serta pejabat dari Jakarta maupun daerah di wilayah Riau yang turut hadir dalam kegiatan ini.
Dalam amanatnya, Menko Polkam menegaskan bahwa karhutla kini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi persoalan geopolitik kawasan yang memerlukan sinergi kuat lintas sektor. Ia mengingatkan pesan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa capaian positif pengendalian karhutla harus dipertahankan dan ditingkatkan, guna mencegah terulangnya bencana asap yang pernah mencoreng nama Indonesia di mata dunia.
"Presiden menginstruksikan agar seluruh unsur pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat sipil terus menjaga kesiapsiagaan. Jangan sampai terjadi lagi kebakaran besar yang berpotensi memicu komplain internasional," tegas Menko Polkam dalam amanatnya.
Apel ini menjadi bentuk komitmen nasional dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat. Menko Polkam juga menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada 13 Maret 2025, yang bekerja lintas sektor di bawah Kemenko Polkam, melibatkan BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, Panglima TNI, Kapolri, serta instansi teknis lainnya.
Usai apel, Menko Polkam dan rombongan meninjau langsung display peralatan dan teknologi pendukung penanggulangan karhutla, termasuk helikopter water bombing, kendaraan pemadam, drone pemantau, serta personel gabungan yang siap siaga menghadapi ancaman karhutla di berbagai wilayah Indonesia.
