TNI AU. Madiun. Depo Pemeliharaan  (Depohar)  20 melaksanakan kegiatan paparan penilaian Zona Integritas (ZI) kepada tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Pusat Reformasi Birokrasi (Pus RB) TNI. Paparan ini disampaikan langsung oleh Komandan Depohar 20, Madiun, Selasa (16/09/2025). Kolonel Elektronika Cholik Priyanto, bersama Tim Zona Integritas Depohar 20. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah praktik korupsi di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Dalam pemaparannya, Komandan Depohar 20 menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas adalah langkah strategis untuk mewujudkan satuan yang bersih, transparan, serta akuntabel. “Penerapan prinsip Zona Integritas tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan kebutuhan agar satuan dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat maupun organisasi,” ujarnya.

Tim evaluator yang hadir terdiri dari perwakilan Kemenpan RB dan Pus RB TNI. Mereka melakukan penilaian melalui verifikasi dokumen, wawancara, serta tanya jawab mendalam seputar implementasi reformasi birokrasi. Proses ini bertujuan memastikan standar yang ditetapkan benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penilaian yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga transparansi dalam pelaksanaan tugas. Evaluator menekankan pentingnya konsistensi satuan dalam menjaga akuntabilitas serta mendorong perubahan budaya kerja yang lebih profesional dan berintegritas.

Selain sebagai proses verifikasi eksternal, kegiatan ini juga menjadi ajang introspeksi bagi Depohar 20 untuk melakukan evaluasi internal. Dengan begitu, setiap kelemahan yang ada dapat segera diperbaiki, sementara keunggulan yang telah dicapai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Komitmen Depohar 20 dalam pembangunan Zona Integritas juga didukung oleh seluruh personel satuan. Keselarasan visi, semangat kebersamaan, dan keteladanan pimpinan menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari praktik penyimpangan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja TNI AU, khususnya Depohar 20.

Dengan terlaksananya kegiatan penilaian ini, Depohar 20 optimis dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berkualitas dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. (Penkoharmatau).