TNI AU. Padang. Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Wahyu Bintoro, S.E., M.M., M.Han., menghadiri kegiatan rapat bersama Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Jumat (6/3/2026).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., tersebut dihadiri sekitar 80 peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Turut hadir Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung, S.E., M.A., Wakil Menteri PPN/Wakil Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, serta sejumlah pejabat instansi terkait.
Dalam sambutannya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan menyampaikan bahwa penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia merupakan bagian dari program prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026. RUU tersebut disiapkan guna memperkuat sistem tata kelola data nasional agar lebih terintegrasi, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan nasional.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan Satu Data Indonesia sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Namun demikian, diperlukan penguatan melalui undang-undang agar implementasinya memiliki kepastian hukum yang lebih kuat serta mampu mendorong integrasi data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara lebih efektif.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Kepala Pusat Geospasial TNI Angkatan Udara (Pusgeosau) Marsma TNI Nandang Sukarna, S.T., M.Si., turut memaparkan kontribusi TNI AU dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia melalui penyediaan data geospasial strategis. Data tersebut dihasilkan melalui pemotretan udara, citra resolusi tinggi, serta pemantauan wilayah udara yang memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, hingga penguatan sistem pertahanan negara.
Kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi yang melibatkan perwakilan dari Bappenas, TNI AU, Arsip Nasional, pemerintah daerah, akademisi, hingga unsur pemerintahan desa guna menghimpun berbagai masukan dalam penyusunan RUU tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.
